Deddy Sitorus Ungkap Ada Utusan Minta Hasto Mundur dari Sekjen dan juga PDIP Jangan Pecat Jokowi
JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengungkap ada utusan yang memberitahu terhadap partainya untuk memohonkan Hasto Kristiyanto mundur sebagai Sekjen. Tak hanya sekali itu, PDIP juga diminta agar bukan mengeluarkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader.
Hal ini sengaja diungkap Deddy lantaran ia menilai bahwa Hasto merupakan korban dari kesewenang-wenangan institusi penegak hukum. Dia meyakini persoalan hukum yang dimaksud menyeret Hasto itu merupakan bagian dari politisasi hukum.
“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang mana menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi dan juga menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian juga KPK,” kata Deddy pada jumpa pers yang dimaksud dilakukan pada kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, DKI Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Deddy tak mengungkap identitas secara rinci utusan yang dimaksud dimaksud. Dia semata-mata mengumumkan jikalau utusan ini merupakan orang yang sangat berwenang. Karena itulah, Deddy meyakini persoalan hukum Hasto Kristiyanto ini merupakan murni bentuk kriminalisasi.
“Itulah juga yang dimaksud menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad bukan baik oleh kesewenang-wenangan,” ujarnya.
Menurutnya, jikalau memang sebenarnya KPK ingin sebenar-benarnya menegakkan hukum di area Republik ini, maka tentu sejumlah persoalan atau tindakan hukum hukum lainnya yang tersebut bisa jadi dipecahkan KPK.
“Kasus mas Hasto jelas adalah persoalan hukum politisasi hukum, kriminalisasi jahat kemudian itulah kenapa kami sebagai partai baik DPP maupun Fraksi akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” katanya.
