JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang tersebut telah terjadi disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU yang disebutkan melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang baru disahkan menyebabkan berbagai pertanyaan. Apakah benar-benar mengakibatkan perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI serta kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang digunakan kuat, profesional, juga fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan dan juga kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang tersebut bisa jadi mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies pada cuitannya di tempat X dikutip, Hari Minggu (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang tersebut menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, umum sulit mengakses draf akhir RUU TNI lalu minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana meyakinkan hasilnya benar-benar baik bagi negara kemudian utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan menguatkan TNI, kata Anies, maka semua elemen penduduk harus menegaskan ada rambu-rambu hukum yang digunakan jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana menegaskan bahwa inovasi ini tidak ada akan mengakibatkan dampak dalam luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan hambatan dalam internal TNI? Salah satu tantangan besar di area TNI adalah meritokrasi pada jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat penawaran oleh sebab itu prestasi, bukanlah akibat faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin meninjau TNI yang mana makin profesional, kuat, lalu dihormati, baik di tempat pada negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang profesional lalu berpihak pada rakyat. Maka justru lantaran itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan peperangan masuk serta terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman walaupun tak setuju dengan langkah pemerintah, terus-menerus menyokong kewenangan pemerintah yang digunakan sah serta berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.
