SARAJEVO – Jaksa penuntut Bosnia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk presiden, perdana menteri, kemudian Ketua Parlemen Republika Srpska, wilayah yang digunakan sebagian besar dihuni orang Serbia di tempat Bosnia lalu Herzegovina.
Mereka dituduh sudah pernah melancarkan “serangan terhadap tatanan konstitusional” dengan memberlakukan undang-undang yang tersebut membatasi operasi lembaga peradilan lalu penegakan hukum tingkat negara bagian Bosnia.
Setelah peperangan saudara brutal yang dimaksud mengadu domba kelompok etnoreligius pada wilayah bekas Yugoslavia itu, Bosnia dan juga Herzegovina terbagi menjadi dua entitas yang memerintah sendiri, Republika Srpska yang dimaksud beranggotakan etnis Serbia lalu satu federasi yang mana dijalankan orang Bosniak (Muslim Bosnia) lalu Kroasia, di tempat bawah Perjanjian Dayton 1995 yang tersebut ditengahi Amerika Serikat (AS).
Sebagai bagian dari pengaturan ini, negara yang dimaksud diperintah oleh presiden yang dimaksud beranggotakan tiga orang, pribadi Bosniak, seseorang Serbia, kemudian pribadi Kroasia, serta mencakup distrik otonom di area persimpangan jalan utama.
Surat perintah penggeledahan dikeluarkan meskipun Banja Luka, pusat administrasi Republika Srpska yang digunakan mayoritas penduduknya adalah orang Serbia, tak mengakui kewenangan Kantor Kejaksaan yang digunakan berpusat di tempat Sarajevo.
“Kantor Kejaksaan negara itu mengeluarkan perintah yang dimaksud setelahnya Presiden Serbia Bosnia Milorad Dodik, Awal Menteri Radovan Viskovic, dan juga Ketua Parlemen Nenad Stevandic gagal menanggapi dua panggilan pemeriksaan,” ungkap laporan televisi Republik Serbia, mengutip pernyataan pemerintah daerah.
Pengadilan yang digunakan berpusat dalam Sarajevo bulan lalu menjatuhkan hukuman satu tahun penjara terhadap Dodik kemudian melarangnya memegang jabatan presiden selama enam tahun akibat menghalangi langkah yang tersebut dibuat pengadilan konstitusi Bosnia dan juga menentang kewenangan utusan internasional Christian Schmidt.
Schmidt, yang digunakan berkebangsaan Jerman, secara resmi ditugaskan mengawasi pelaksanaan Perjanjian Damai Dayton tahun 1995.
Dodik sendiri tidaklah mengunjungi vonisnya juga mengumumkan rencana agar Majelis Nasional Republika Srpska menolak putusan pengadilan kemudian melarang penegakan putusan apa pun yang tersebut dibuat badan peradilan negara Bosnia dalam wilayahnya.
Anggota parlemen Serbia Bosnia mengesahkan undang-undang yang dimaksud melarang badan peradilan pusat dan juga polisi beroperasi dalam Republika Srpska.
