JAKARTA – Perhimpunan Bantuan Hukum juga Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dengan 33 tokoh penduduk Indonesia menyampaikan dukungan sebagai Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan. Bantuan ini terkait pemeriksaan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan nomor perkara 1091 PK/Pid.Sus/2025 yang digunakan diajukan mantan Deputi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara juga Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Alex Denni.
Dukungan pada bentuk keterangan tercatat sebagai sahabat pengadilan yang disebutkan diserahkan PBHI ke Mahkamah Agung (MA), Awal Minggu (24/3/2025).
Sebanyak 33 amici yang digunakan terdiri dari pejabat negara, tokoh politik, akademisi, maupun praktisi mengambil bagian memberikan dukungan sebagai sahabat pengadilan. Beberapa di tempat antaranya Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Wakil Menteri Imigrasi juga Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi lalu Pemasyarakatan Indonesia Silmy Karim, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra Burhanudin Abdullah, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riana Hardjapamekas, juga anggota DPR Harris.
Dari kalangan akademisi, ada Rektor Universitas Pancasila Marsudi Wahyu Kisworo, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Illah Sailah, Guru Besar Universitas Sriwijaya sekaligus mantan Deputi Kementerian PAN-RB Diah Natalisa, Guru Besar Universitas Negeri Malang Hadi Nur, juga Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Corina D Riantoputra.
Sementara dari kalangan praktisi, ada mantan Direktur Utama PT Telkom Indonesia Tbk Rinaldi Firmansyah, mantan Direktur Utama Sucofindo Bambang Tedjosumirat, Presiden Direktur PT Investigasi Prima Indonesia Ardi Wirdamulia, dan juga Ketua Asosiasi Manajemen Indonesia Sandy Wahyudy.
Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan, keterangan tertoreh sebagai Amicus Curiae yang disebutkan berisi dukungan bagi Alex Denni berhadapan dengan pemeriksaan upaya hukum PK terhadap putusan MA Nomor 163/K/Pod.Sus/2013. Sebab, ditemukan banyak kejanggalan pada perkara Alex Denni baik secara prosedural maupun substansial.
Secara prosedural, Julius menunjukkan kejanggalan terletak pada putusan lalu relaas yang mana bukan pernah disampaikan maupun komposisi majelis hakim yang melibatkan hakim militer.
Sementara secara substantif, kejanggalan terlihat pada penerapan pasal 55 KUHP terkait penyertaan tapi semata-mata terhadap satu orang yang digunakan notabene bukanlah pelopor negara. Berbagai kejanggalan ini menciptakan disparitas hukum yang digunakan di kebijakan MA dilarang.
“Maka, kami mengajukan Amicus Curiae yang dimaksud didukung oleh beberapa tokoh yang dimaksud totalnya mencapai 33 orang yang mana seluruhnya menyatakan adanya pemidanaan yang bukan berdasar dan juga tidak ada boleh ada disparitas putusan,” ujar Julius dalam Jakarta, Selasa (25/3/2025).
