PBB: Blokade negeri Israel Picu Kelaparan Tercepat di Sejarah Modern

GAZA – Pelapor Khusus PBB untuk Hak melawan Pangan Michael Fakhri mengeluarkan peringatan serius keras, menggambarkan tindakan negeri Israel dalam Wilayah Gaza sebagai kampanye kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya serta cepat, menyebutnya sebagai “yang tercepat pada sejarah modern.”
“Bagaimana negara Israel dapat menciptakan 2,3 jt orang kelaparan begitu cepat juga begitu total?” ungkap Michael Fakhri bertanya pada hari Rabu (12/3/2025) selama jumpa pers sama-sama di dalam Jenewa dengan pelapor khusus PBB lainnya.
“Ini adalah kampanye kelaparan tercepat pada sejarah modern,” tegas dia, menarik perhatian pada dampak yang digunakan menghancurkan dari blokade Israel, yang dimaksud sudah menghindari semua bantuan kemanusiaan memasuki Gaza.
Fakhri lebih lanjut lanjut mengatakan, “Ini bukanlah gencatan senjata di definisi apa pun. Hal ini adalah perlambatan kekerasan militer, tetapi … kematian yang tersebut terjadi melalui kelaparan.”
Senada dengan itu, Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di dalam wilayah Palestina yang diduduki, memberi peringatan meskipun kekerasan dihentikan hari ini, “genosida akan terus berlanjut lantaran tidaklah ada cara untuk memperbaiki kerusakan” yang mana sudah terjadi.
Dia juga menunjukkan “kekerasan genosida merebak di area Tepi Barat,” menggambarkan kekerasan yang dimaksud sebagai “paling akut dari sebelumnya.”
Mengekspresikan rasa frustrasi berhadapan dengan kurangnya tindakan, ia berkata, “Saya bukan tahu berapa banyak peringatan keras yang dimaksud dibutuhkan komunitas internasional … Kita akan sangat kehilangan hak asasi manusia ketika hak asasi manusia tiada lagi mampu melindungi kita.”
Ben Saul, Pelapor Khusus PBB untuk Perlindungan Hak asasi Manusia, mengecam rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi penduduk Gaza, menyebutnya sebagai “pelanggaran terhadap aturan paling mendasar dari tatanan internasional kemudian Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 1945.”
“Jelas-jelas ilegal untuk menyerbu lalu mencaplok wilayah asing dengan paksa, mendeportasi penduduknya secara paksa, dan juga merampas hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” tegas Saul, seraya menekankan rencana masa depan apa pun untuk Kawasan Gaza harus sejalan dengan keinginan rakyat Palestina, termasuk usulan yang digunakan dipimpin Arab.
Dia juga mencela “provokasi militer ilegal negeri Israel yang mana terus berlanjut di area wilayah yang digunakan lebih besar luas,” dengan peringatan serius akan terjadinya destabilisasi yang dimaksud lebih lanjut luas.





