Ibukota Indonesia – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga lembaga multilateral berubah jadi prioritas diplomasi Nusantara pada bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.
“Upaya Negara Indonesia memacu reformasi PBB juga lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam program diskusi “Dinamika juga Perkembangan Planet Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan juga Sektor Bisnis Global” oleh The Yudhoyono Institute di dalam Jakarta, Minggu.
Menurut dia, bentuk institusi multilateral yang mana ada pada waktu ini seperti PBB juga Organisasi Perdagangan Bumi (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Global II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi juga kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang dimaksud semakin maju.
“Kenyataannya, tata kelola global ketika ini bukan mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, telah bukan lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.
Untuk itu, Nusantara senantiasa menyokong aksi reformasi multilateral lantaran meyakini bahwa sistem multilateral yang tersebut efektif harus dibuat tambahan inklusif, demokratis, representatif, dan juga adil.
“Dalam dunia yang dimaksud semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu menghadirkan bola terhadap keseimbangan,” kata dia.
Terlebih lagi, upaya diplomasi Nusantara terancam melemah apabila tidak ada diiringi dengan pembaharuan tata kelola ke tingkat global, ucap Wamenlu.
Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan tahapan reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB pada bentuk penambahan jumlah keseluruhan anggota masih Dewan Keamanan.
Dalam pidatonya pada Wadah Diplomasi Antalya 2025 pada Hari Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.
Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, juga lainnya memiliki populasi dan juga peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang setara pada rangka tertinggi PBB, kata dia.
Artikel ini disadur dari Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan
