Lembaga Investigasi Bereaksi Atas Pernyataan Luhut Soal Kritikan Pengamat Tanpa Fakta Akurat
JAKARTA – Lembaga riset Trust Indonesia bereaksi menghadapi pernyataan Ketua Dewan Kondisi Keuangan Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mana menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang dimaksud akurat.
Direktur Studi Trust Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, pihaknya justru siap menyampaikan data statistik jikalau Luhut menginginkan data yang tersebut merekam pendapat rakyat terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai lembaga riset, Trust Indonesia miliki segudang data untuk memenuhi keinginan Pak Luhut. Kita justru mengantisipasi waktu Pak Luhut untuk mendengarkan kritik masyarakat kemudian Trust Indonesia menghadapi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pak Luhut siapkan semata waktunya, Trust Indonesia siap meladeni permintaan Pak Luhut perihal data,” ujar Fadhli, Selasa (1/4/2025).
Mantan aktivis peserta didik ini justru memohon Luhut tiada bersikap reaksioner melawan kritik yang tersebut dilontarkan banyak pihak. Kritik justru sangat penting untuk membantu pemerintahan yang mana berjalan sekarang untuk menemukan komposisi kebijakan yang mana tepat dan juga baik bagi publik.
“Kami justru mengamati Pak Luhut yang tersebut seharusnya melakukan introspeksi. Mengapa beliau sangat reaksioner terhadap kritik yang dimaksud disampaikan publik. Bukankah kritik adalah prasyarat demokrasi kemudian bermanfaat bagi kebijakan rakyat yang tepat sasaran,” kata Fadhli.
Survei Trust Indonesia juga merekam ketidakpuasan serta ketidaksetujuan para pakar terhadap banyak isu-isu nasional. Isu yang dimaksud seperti 75,5 persen para pakar tiada setuju dengan Revisi UU TNI yang menempatkan Kementerian/Lembaga dapat diisi anggota TNI aktif, 77,2 persen para pakar menilai acara Makan Bergizi Gratis (MBG) tak tepat sasaran, dan juga 80,7 persen para pakar mengatakan alokasi anggaran hasil efisiensi tidaklah tepat sasaran.
“Ketidakpuasan rakyat yang disebutkan juga ditunjukkan pada inisiatif unggulan seperti MBG, efisiensi anggaran, lalu Revisi UU TNI. Level ketidaksetujuan juga keraguan responden yang tinggi menunjukkan bahwa program-program yang disebutkan ke depan harus mendapat evaluasi serta pengawasan komprehensif,” ungkap Fadhli.
