DKI Jakarta – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan juga Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebutkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) pada upaya mengawasi juga mengendalikan penyaluran materi bakar minyak (BBM) subsidi dan juga kompensasi bagi konsumen pengguna.
Menurut dia, di keterangannya ke Jakarta, Senin, teknologi informasi juga mempermudah organisasi perangkat area (OPD) selaku penerbit surat rekomendasi dan juga konsumen pengguna untuk mendapatkan BBM subsidi kemudian kompensasi negara.
"Dalam menyalurkan BBM subsidi dan juga kompensasi terhadap warga yang mana berhak, yaitu konsumen pengguna, tentu kami punya alat kendali, salah satunya yaitu surat rekomendasi," kata Erika ketika bermetamorfosis menjadi pembicara pada talkshow bertajuk "BBM Subsidi, Bukan untuk Semua Orang", yang digunakan diselenggarakan di rangkaian Halal Bihalal Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Negara Indonesia pada Jakarta, Hari Jumat (11/4/2025).
BPH Migas telah lama menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) lalu Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Sesuai beleid tersebut, konsumen pengguna, seperti usaha mikro, bisnis perikanan, perniagaan pertanian, transportasi, atau pelayanan umum, diwajibkan mempunyai surat rekomendasi, yang tersebut diterbitkan oleh OPD terkait.
Untuk itu, BPH Migas sudah pernah mengembangkan aplikasi mobile Xstar, yang digunakan merupakan salah satu alat kontrol pemanfaatan BBM subsidi dan juga kompensasi agar tepat sasaran kemudian tepat volume.
"Kami juga telah mempunyai program untuk penerbitan surat rekomendasi lalu datanya telah terintegrasi dengan pemerintah tempat lalu badan bisnis penugasan," imbuh Erika.
Surat rekomendasi merupakan upaya meningkatkan akuntabilitas ukuran penyaluran BBM subsidi kemudian kompensasi, mengingat subsidi BBM menggunakan uang negara.
Data yang disebutkan terekam di sebuah sistem, yang dimaksud mana besar BBM subsidi kemudian kompensasi yang tersebut disalurkan untuk konsumen pengguna, akan tercatat dengan baik.
"Jadi, kita tahu berapa (volume) yang digunakan sudah ada dikeluarkan untuk tiap-tiap konsumen pengguna," jelas Erika.
Selain mengatur juga mengawasi penyaluran BBM subsidi serta kompensasi bagi masyarakat, lanjut Erika, BPH Migas juga berikrar mewujudkan transisi energi bersih, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi melalui jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga.
"Khususnya ibu-ibu untuk mulai mengenali bahwa ada alternatif energi bersih, yaitu jaringan gas bumi melalui pipa yang digunakan dapat dimanfaatkan pada rumah tangga," ucapnya.
Erika pun menggalakkan perempuan Negara Indonesia dapat membantu untuk mewujudkan tugas BPH Migas pada memaksimalkan pemanfaatan gas bumi di dalam pada negeri, lantaran gas bumi merupakan energi yang digunakan lebih banyak bersih dan juga efisien.
"Bagaimana nanti pemukim beralih terhadap energi yang digunakan lebih banyak bersih dan juga lebih tinggi ringan didapatkan. Sudah seharusnya perempuan ikut serta untuk membantu serta menyukseskan program-program pemerintah," tuturnya.
Sebagai salah satu perempuan yang dimaksud diberi amanah menjadi pemimpin sebuah lembaga, ia meminta perempuan Nusantara mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki agar dapat mewujudkan cita-cita kemudian berkontribusi nyata bagi konstruksi nasional.
"Pada pada waktu bekerja, kita bekerja dengan segala kemampuan yang mana dimiliki. Usahakan secara maksimal agar tujuan itu tercapai. Jalankan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang tersebut diamanahkan untuk kita," sebut Erika.
Kegiatan juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi serta Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pemberdayaan Perempuan lalu Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Direktur Jenderal Daya Baru Terbarukan kemudian Konservasi Daya Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, juga beberapa Pengurus Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia.
Artikel ini disadur dari Kepala BPH Migas sebut pentingnya TI untuk kendalikan BBM subsidi
