Hamilton – PBB pada Rabu (23/4) menekankan bahwa operasi bantuan kemanusiaan harus mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan kemudian independensi, di sedang laporan bahwa bantuan pada Jalur Kawasan Gaza akan didistribusikan militer negeri Israel atau perusahaan-perusahaan AS.
Ketika ditanya Anadolu mengenai hasil pertandingan kabinet keamanan negeri Israel yang digunakan akan memengaruhi upaya distribusi bantuan PBB terkait dengan peran militer tanah Israel serta Negeri Paman Sam di dalam Gaza, juru bicara Stephane Dujarric PBB tiada hadir di perjumpaan yang dimaksud lalu tidaklah dapat memverifikasi klaim itu.
“Saya tidaklah mampu berbicara mengenai kebenaran laporan tersebut. Yang mampu saya komunikasikan adalah, baik di dalam Kawasan Gaza maupun tempat lain pada dunia, operasi kemanusiaan PBB hanya sekali akan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, kemudian independensi,” kata Dujarric pada jumpa pers.
Dujarric menyuarakan kegelisahan tentang krisis kemanusiaan yang semakin pada dalam Gaza, di mana keadaan hidup terus menjadi lebih buruk lalu nomor malnutrisi meningkat dengan cepat.
“Di seluruh Gaza, pasokan makanan menipis secara membahayakan, serta malnutrisi memperparah dengan sangat cepat,” katanya, mengutip pemindaian dari organisasi mitra yang mana menemukan lebih banyak dari 80 tindakan hukum malnutrisi akut pada antara 1.300 anak-anak di Wilayah Gaza Utara—angka ini dua kali lipat dari minggu-minggu sebelumnya.
Ia menambahkan akses ke infrastruktur penyimpanan penting seperti gudang UNICEF di Rafah masih “sangat terbatas” sebab blokade bantuan negeri Israel yang tersebut terus berlanjut dan juga hambatan logistik.
Ia mendesak negara-negara anggota PBB untuk meyakinkan pasokan bantuan “dapat didistribusikan ke mana pun pemukim membutuhkan, dengan menghormati penuh prinsip-prinsip kemanusiaan yakni kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, serta independensi.”
“Kami juga mendesak negara-negara anggota yang mana memiliki pengaruh untuk melakukan apa pun yang mereka dapat untuk mengupayakan pembebasan para sandera,” ucapnya.
Israel sudah menangguhkan perlintasan ke Daerah Gaza sejak 2 Maret, memblokir masuknya pasokan penting ke wilayah kantong yang disebutkan walaupun terdapat laporan berulang tentang kelaparan di dalam wilayah yang hancur akibat pertempuran itu.
Israel melanjutkan serangan ke Wilayah Gaza pada 18 Maret, mengakhiri kesepakatan gencatan senjata dan juga pertukaran tahanan yang tersebut dicapai pada 19 Januari.
Sejak Oktober 2023, negara Israel telah terjadi membunuh lebih tinggi dari 51.300 warga Palestina pada Gaza, sebagian besar dari mereka adalah perempuan lalu anak-anak.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas negeri Israel Benjamin Netanyahu dan juga mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, melawan kejahatan pertempuran juga kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Gaza.
Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida dalam Mahkamah Internasional melawan konflik yang mana dilancarkan terhadap wilayah kantong tersebut.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari Israel-AS mau monopoli distribusi bantuan Gaza, PBB serukan independen
