Ibukota – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali bermetamorfosis menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang digunakan dijalankan pada Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang dimaksud lebih besar fleksibel juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN wajib menyesuaikan dengan keadaan pada lapangan agar tak menghambat daya saing bidang nasional dalam sedang persaingan global yang tersebut semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, lapangan usaha kita malah dapat kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di dalam hadapan para pelaku usaha serta pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang mana berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar membantu perkembangan lapangan usaha di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Taraf Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi materi baku, tenaga kerja, juga langkah-langkah produksi dari pada negeri yang digunakan di sebuah item atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang tersebut terlibat di pembuatan komoditas tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang juga jasa
Salah satu tujuan utama kegiatan TKDN adalah memberdayakan lapangan usaha pada negeri agar lebih lanjut kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah telah terjadi menetapkan batas minimal TKDN yang digunakan harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan prasyarat Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang dan juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman juga hibah.
Penerapan TKDN mengakibatkan berbagai manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih lanjut sejumlah tenaga kerja, menghemat devisa negara, lalu meningkatkan daya saing item lokal. Pemakaian item pada negeri bukanlah hanya sekali tentang kepentingan ekonomi, tapi juga tentang memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang mana disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri bukanlah semata persoalan hitungan atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan lalu teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tak hanya sekali mengupayakan sektor untuk memenuhi target bilangan bulat tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi lingkungan lapangan usaha lokal agar berkembang serta mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
