otoritas Harus Fokus Tarik Penyertaan Modal yang dimaksud Ciptakan Lapangan Kerja

JAKARTA – Realitas ditutupnya beberapa pabrik yang digunakan dihadiri oleh dengan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) ribuan pekerja harus dipandang sebagai persoalan serius, terkait dengan iklim berjuang pada Indonesia. Kementerian terkait selayaknya fokus memperbaiki berbagai kendala pembangunan ekonomi lalu mengupayakan masuknya modal asing bagi terciptanya lapangan kerja baru.

Pengamat hubungan internasional Zenzia Sianica Ihza memandang, untuk mengatasi gelombang PHK, pemerintah perlu melakukan perubahan sektor ekonomi jangka panjang dengan berbagai langkah strategis. Mengingat fenomena PHK ini terkait dengan perlambatan sektor bidang manufaktur, yang tersebut menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Kita perlu kebijakan reindustrialisasi, peningkatan iklim usaha, optimalisasi proses lanjut sumber daya alam, juga mendatangkan penanaman modal yang dimaksud dapat membuka lapangan pekerjaan,” kata Zenzia di keterangannya dikutipkan di dalam Jakarta, Awal Minggu (10/3/2025).

Dalam pandangan Zenzia, upaya kementerain terkait menghadapi krisis PHK ini masih kurang memadai, lambat, juga belum konsisten.

“Untuk jangka pendek pemerintah harus fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat. Itu dapat dilaksanakan dengan pemberian subsidi terhadap korban PHK, menyediakan inisiatif pelatihan untuk meningkatkan keterampilan agar mereka mampu bekerja pada sektor lain, dan juga menghubungkan merek dengan prospek kerja baru,” katanya.

Mengutip data BPS yang dirilis 5 Nov 2024 lalu, Zenzia menyebut, masih ada 7,47 jt orang yang dimaksud menganggur serta jumlah agregat ini dipastikan akan bertambah seiring banyaknya PHK di area awal 2025 ini. Bahkan, data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan, level pengangguran pada Indonesia menempati level tertinggi pada ASEAN. Setiap April 2024 lalu tingkat pengangguran kita mencapai 5,2 persen, disusul Filipina (5,1%), Brunei Darusallam (4,9%), Negara Malaysia (3,52%), Vietnam (2,1%), Singapura (1,9%) serta Tahiland (1,1%).

“Sampai dengan akhir Februari lalu, dia yang terkena PHK itu telah mencapai sekitar 80 ribu orang. Tak ada cara lain untuk mengatasi ini, kecuali memperbaiki kesempatan mencoba dalam Indonesia sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” tandas Zenzia.

Iklim Investasi

Zenzia juga memandang, meskipun peringkat daya saing Indonesia mengalami peningkatan, sinyal positif ini belum cukup untuk menarik pemodal jikalau tantangan lain tidaklah dibenahi.

“Memang kita berhasil naik pada peringkat daya saing, tetapi faktor lain seperti stabilitas hukum, birokrasi yang mana berbelit, lalu kebijakan yang mana kerap berubah harus segera diperbaiki untuk memacu lebih banyak sejumlah investasi,” ujarnya.