Ibukota – Kementerian Peluang Usaha Pariwisata dengan kementerian terkait akan membentuk kelompok kerja (pokja) penanggulangan pungli di dalam tempat wisata.
"Kami juga rencananya akan menciptakan seperti pokja sama-sama dengan Kemendagri," kata Deputi Area Industri lalu Pengembangan Usaha Kementerian Peluang Usaha Pariwisata Rizki Handayani Mustafa pada acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI pada Selasa.
Ia menyampaikan bahwa pungli dilaporkan masih terjadi pada tempat-tempat wisata.
Menurut dia, kementerian sudah ada menyebabkan nota kesepahaman kerja sebanding dengan kepolisian untuk menanggulangi pungli di tempat wisata.
Guna mengupayakan penerapan kerja identik tersebut, menurut dia, Dinas Peluang Usaha Pariwisata harus memproduksi kesepakatan sama dengan Kepolisian Daerah.
"Ini bagian yang mana tentunya kita koordinasikan Kemendagri tentunya, yang mana punya, dan juga Kementerian Keuangan tentunya, ini yang dimaksud bermetamorfosis menjadi PR kami," katanya.
"Kami ingin kemungkinan besar bisa jadi tertulis, jadi dasar buat kami untuk kemudian berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi supaya jangan katanya-katanya, tapi memang sebenarnya dari pemda atau asosiasi menyampaikan hal ini," kata dia.
Rizki mengungkapkan bahwa asosiasi pelaku usaha pariwisata seperti Perhimpunan Hotel lalu Warung Makan Indonesia (PHRI) dan juga Gabungan Industri Perjalanan Indonesia (GIPI) juga harus terlibat di upaya penanggulangan pungli pada tempat wisata.
Ia mengemukakan pentingnya penegakan hukum dan juga pelaksanaan acara edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak buruk pungli di dalam tempat wisata di upaya mengatasi pungli di wilayah wisata.
Deputi Pembangunan Destinasi kemudian Infrastruktur Kementerian Peluang Usaha Pariwisata Hariyanto sebelumnya menyampaikan bahwa pungli antara lain muncul oleh sebab itu tingkat pemahaman penduduk mengenai keberlanjutan usaha pariwisata masih rendah.
Hariyanto menekankan pentingnya penegakan hukum lalu penyuluhan terhadap komunitas di upaya penanggulangan pungli di tempat wisata.
"Salah satu yang digunakan konkret adalah kita melakukan konfirmasi dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja mirip yang mana sudah ada ada ditingkatkan lagi," katanya.
Artikel ini disadur dari Pemerintah akan bentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata
