JAKARTA – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil terbaru Skala Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance Index – GGI). Dalam pengukuran atau survei yang dimaksud dilaksanakan pada Maret 2025, Indonesia memperoleh skor 53,17, sangat jauh di tempat bawah negara-negara seperti Singapura (87,23), Negeri Sakura (84,11), lalu Korea Selatan (79,44).
Menurut pendiri LSI, Denny JA untuk mewujudkan gebrakan besar seperti yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto -termasuk inisiatif 70.000 Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, juga target pertumbuhan sektor ekonomi 8%- perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang mana baik. Namun, tantangan utama yang tersebut dihadapi Indonesia adalah kualitas tata kelola yang digunakan masih rendah.
“GGI merupakan alat ukur yang dimaksud dikembangkan untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan secara komprehensif. Ukuran ini mengintegrasikan enam dimensi utama, yaitu Efektivitas Pemerintahan (25%), Pemberantasan Korupsi (20%), Digitalisasi Pemerintahan (15%), Demokrasi (15%), Pembangunan Manusia (15%), kemudian Keberlanjutan Lingkungan (10%),” ujar Denny JA, Selasa (12/3/2025).
Denny JA menekankan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan besar pada tata kelola pemerintahan, di dalam antaranya kasus-kasus korupsi besar yang tersebut terus menggerogoti sistem.
Beberapa tindakan hukum yang mengemuka adalah persoalan hukum dugaan korupsi tata kelola minyak mentah pada anak perusahaan Pertamina yang digunakan merugikan negara hingga Rp193,7 triliun, juga dugaan korupsi di pengelolaan 109 ton emas oleh pejabat PT Antam Tbk serta tata niaga komoditas timah yang dimaksud merugikan negara hingga Rp271,07 triliun pada periode 2015-2022.
“Pemberantasan korupsi yang dimaksud serius serta berkelanjutan menjadi kunci utama untuk meningkatkan skor GGI Indonesia,” tandas Denny JA.
Dia juga menyoroti rendahnya efektivitas birokrasi Indonesia jikalau dibandingkan dengan negara-negara progresif seperti Singapura, Jepang, dan juga Korea Selatan. Negara-negara yang dimaksud sukses dikarenakan mempunyai birokrasi yang tersebut efektif, cepat, juga transparan. Oleh dikarenakan itu, Indonesia harus segera melakukan perbaikan agar tidak ada semakin tertinggal.
