Minta Maaf ke Rakyat Indonesia, Dirut Pertamina: Hal ini Adalah Tanggung Jawab Saya

JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menegaskan, dirinya masih bertanggung jawab menghadapi situasi yang tersebut terjadi dalam perusahaan, meskipun persoalan hukum yang mencuat ketika ini terjadi sebelum ia menjabat. Sebagai pemimpin yang mana diberi amanah, ia mengutamakan langkah evaluatif juga perbaikan internal agar kepercayaan umum terhadap Pertamina dapat dipulihkan.

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik manipulasi komposisi BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ilegal pada periode 2018-2023. Sementara, Simon baru mendapatkan mandat sebagai Dirut Pertamina pada tanggal 4 November 2024.

Meski begitu, Simon menegaskan, sebagai pimpinan, tanggung jawab tetap memperlihatkan ada dalam pundaknya. Oleh oleh sebab itu itu, beliau dengan jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan dan juga menegaskan kejadian mirip tak terulang ‘kembali’.

“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang dimaksud diberi amanah pada waktu ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata Dirut Pertamina , pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di dalam Gedung DPR, Senayan, Selasa (11/3/2025).

“Saya hadir untuk mengajukan permohonan maaf untuk seluruh rakyat Indonesia berhadapan dengan kejadian yang digunakan telah lama mengakibatkan kegaduhan di tempat masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan kemudian kebanggaan dari masyarakat,” tambah Simon.

Dia mengungkapkan, pada awal pengungkapan persoalan hukum oleh Kejaksaan Agung, dirinya memilih untuk bukan dengan segera tampil ke rakyat guna menghindari kesan defensif. Keputusan yang disebutkan diambil agar tiada memperkeruh suasana juga memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi juga evaluasi internal.

“Kami sangat mengupayakan proses penegakan hukum yang digunakan dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang tersebut ditemukan juga memberikan ruang terhadap aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina telah lama membentuk crisis center yang tersebut bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, juga memantau prospek risiko kegiatan bisnis kemudian operasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta efektivitas pada menangani berbagai tantangan di area masa depan.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR RI, juga menjadi faktor penting di menegaskan keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa. Simon menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang dimaksud sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang tersebut menopang perekonomian nasional.