Ibukota Indonesia – Kementerian Wisata sama-sama kementerian terkait akan membentuk kelompok kerja (pokja) penanggulangan pungli dalam tempat wisata.
"Kami juga rencananya akan memproduksi seperti pokja dengan dengan Kemendagri," kata Deputi Sektor Industri kemudian Penyertaan Modal Kementerian Perjalanan Rizki Handayani Mustafa pada acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI pada Selasa.
Ia menyampaikan bahwa pungli dilaporkan masih terjadi di dalam tempat-tempat wisata.
Menurut dia, kementerian telah memproduksi nota kesepahaman kerja sebanding dengan kepolisian untuk menanggulangi pungli di tempat wisata.
Guna menggalang penerapan kerja mirip tersebut, menurut dia, Dinas Perjalanan harus menimbulkan kesepakatan sejenis dengan Kepolisian Daerah.
"Ini bagian yang tentunya kita koordinasikan Kemendagri tentunya, yang dimaksud punya, dan juga Kementerian Keuangan tentunya, ini yang dimaksud bermetamorfosis menjadi PR kami," katanya.
"Kami ingin mungkin saja dapat tertulis, jadi dasar buat kami untuk kemudian berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi supaya jangan katanya-katanya, tapi memang benar dari pemda atau asosiasi menyampaikan hal ini," kata dia.
Rizki mengutarakan bahwa asosiasi pelaku usaha pariwisata seperti Perhimpunan Hotel juga Warung Makan Indonesi (PHRI) lalu Gabungan Industri Peluang Usaha Pariwisata Indonesia (GIPI) juga diperlukan ikut serta pada upaya penanggulangan pungli ke tempat wisata.
Ia mengemukakan pentingnya penegakan hukum dan juga pelaksanaan acara edukasi untuk meningkatkan pemahaman rakyat mengenai dampak buruk pungli dalam tempat wisata pada upaya mengatasi pungli dalam area wisata.
Deputi Pembangunan Destinasi lalu Infrastruktur Kementerian Perjalanan Hariyanto sebelumnya menyampaikan bahwa pungli antara lain muncul akibat tingkat pemahaman masyarakat mengenai keberlanjutan usaha pariwisata masih rendah.
Hariyanto menekankan pentingnya penegakan hukum dan juga penyuluhan terhadap penduduk pada upaya penanggulangan pungli di tempat wisata.
"Salah satu yang tersebut konkret adalah kita memverifikasi dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja serupa yang digunakan telah ada ditingkatkan lagi," katanya.
Artikel ini disadur dari Pemerintah akan bentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata
