Ibukota Indonesia – Kementerian Perjalanan mengaku sedang mempelajari tren wisata yang digunakan pada saat ini terpantau bergeser dari kuantitas berubah jadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang lebih besar tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih banyak tinggi. Ketika saya melihat, saat spending, itu berarti pendatang harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang beliau beli,” kata Deputi Lingkup Industri juga Pengembangan Usaha Kemenpar Rizki Handayani Mustafa di Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, pada Bogor, Selasa.
Rizki menyampaikan sektor pariwisata perlu mengikuti tren untuk mencari kesempatan atau lingkungan ekonomi baru yang digunakan dapat menciptakan wisatawan mau mengeluarkan dana lebih lanjut untuk tinggal kemudian menikmati pengalaman berwisata di dalam Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Peluang Usaha Pariwisata menyadari bahwa terdapat beberapa orang bursa yang mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) dan juga wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang dimaksud dapat dikembangkan di dalam dalamnya seperti pengembangan marina dan juga boating hingga bidang kapal yacht yang tersebut sedang berprogres di dalam kawasan Asia.
“Ini yang kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih banyak regulasi yang tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Peluang Usaha Pariwisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang mana fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Indonesi atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang tersebut sanggup kita dapatkan market baru, pada luar market-market yang digunakan ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, dan juga ia mampu spending lebih banyak banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang dimaksud dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang tersebut berhubungan dengan pariwisata di dalam bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya potensi bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih tinggi banyak tamu melalui konsep hotel itikaf ke pada waktu negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman pada Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menyingkap puasa sampai malam, menginap kita dalam sana. Ada yang nginap pada hotel, ada yang mana pada ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, satu di antaranya menentukan sasaran dan juga paket wisata, model komoditas atau prasarana apa semata yang digunakan perlu disusun serta disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Simbol Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai aksi lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang ditujukan untuk seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang dimaksud diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang dimaksud seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran dalam K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
