Ibukota Indonesia – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesi (KemenP2MI) resmi bekerja serupa dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk merancang sistem tata kelola pekerja migran Negara Indonesia yang digunakan lebih banyak baik.
“Kami ingin merancang sistem yang dimaksud tambahan baik pada konteks sistem tata kelola pekerja migran Indonesi dalam kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding ketika melakukan penandatanganan MoU ke kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, di siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting di proteksi serta pemberdayaan pekerja migran Indonesi dengan memberikan pendampingan sejak pada pelatihan di konteks psikologis serta pemahaman keagamaan.
Selain itu, berbagai anak-anak pekerja migran yang mempunyai akses terbatas melawan pendidikan, lalu Menteri Karding menggerakkan PP Muhammadiyah untuk membantu pada hal tersebut.
Karding juga meminta-minta PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Indonesia pada hal wirausaha.
“Bahwa dia kembali ini berjauhan lebih banyak baik daripada sebelum beliau bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan pihaknya setiap saat ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa lalu negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan masyarakat khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang mana dipandang wajib bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, direalisasikan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Warga PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Artikel ini disadur dari KemenP2MI sinergi dengan PP Muhammadiyah bangun sistem tata kelola PMI
