JAKARTA – Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meluas sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah untuk menghentikan tren PHK lantaran menyangkut nasib kesejahteraan ribuan pekerja. Baru saja, lapangan usaha tekstil kemudian komoditas tekstil (TPT) pada Tangerang melakukan PHK massal menyusul pabrik Sritex di tempat Solo.
“Pemerintah sudah ada seharusnya bergerak cepat mengambil langkah konkret, mengingat PHK massal semakin marak terjadi. Agar tidak ada terjadi kebangkrutan, maka sebaiknya memberikan insentif fiskal misalnya berbentuk penangguhan bayar pajak,” ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti pada waktu dihubungi SindoNews, dikutipkan Hari Sabtu (8/3/2025).
Dia juga mendesak pemerintah untuk memenuhi hak-hak pekerja. Langkah ini penting agar mereka itu sebagai korban PHK bisa jadi tetap memperlihatkan mampu menyambung hidup. Lebih lanjut, para korban PHK perlu didampingi untuk bisa saja membuka usaha sendiri atau kembali disediakan lapangan kerja untuk bekerja di tempat bidang lain yang mana masih bergairah.
Sebagai informasi, dua pabrik sepatu pada Tangerang PT Adis Dimension Footwear serta PT Victory Ching Luh melakukan PHK 3.500 pekerja. Tren PHK tak hanya sekali terjadi pada bidang tekstil tapi juga menyasar sektor-sektor lainnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja kemudian Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi menyatakan sektor tekstil berada di kondisi yang mana kian sulit oleh sebab itu terjadi penurunan produksi, penyusutan penjualan, juga melemahnya bursa ekspor di dalam sertai gempuran produk-produk impor ke lingkungan ekonomi domestik.
